1. Pengawasan dan Investigasi Ketat: Mendorong lembaga-lembaga pemerintah yang terkait untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap dugaan korupsi. Ini bisa melibatkan badan anti-korupsi, auditor independen, atau lembaga pemeriksaan lainnya.
2. Hukum dan Penegakan Hukum: Memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku korupsi.
3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan transparan dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk penggunaan dana publik, kontrak, dan pengadaan barang/jasa.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi, serta memberikan edukasi tentang pentingnya integritas dalam kepemimpinan.
5. Pengembangan Kode Etik dan Standar Tinggi: Mendorong adopsi dan penerapan kode etik yang ketat bagi pejabat publik, serta menegakkan standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.
6. Kolaborasi Internasional: Kerjasama dengan lembaga internasional atau negara lain yang memiliki pengalaman dalam memerangi korupsi untuk pertukaran informasi dan pengembangan strategi yang lebih efektif.
7. Penghargaan dan Perlindungan Pelapor Korupsi: Memberikan insentif dan perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindak korupsi agar dapat memberikan informasi yang berharga tanpa takut akan represalias.
8. Reformasi Institusi: Melakukan reformasi dalam institusi pemerintahan untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
9. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap langkah-langkah yang diambil, serta evaluasi efektivitasnya untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan secara efisien.

Penting untuk diingat bahwa memerangi korupsi memerlukan komitmen jangka panjang dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.