Pemerintahan yang baik adalah deskripsi deskriptif tentang cara pemerintahan seharusnya terstruktur. Misalnya, sering digunakan oleh berbagai filosof, politisi, dan pemikir politik terkemuka. Penggunaan istilah ini umum pada masa pencerahan, yang memunculkan prinsip laissez faire (pasar bebas). Adalah cita-cita Thomas Jefferson untuk “bertujuan untuk membangun suatu kondisi yang akan mencerminkan secara menguntungkan sejumlah besar rakyat” – sehingga para perumus Deklarasi Kemerdekaan AS menempatkan frasa tersebut dalam pembukaan Konstitusi AS.
Namun, di zaman kita, gagasan pemerintahan yang baik telah mengambil warna dan perspektif yang berbeda. Ada banyak perdebatan antara mereka yang percaya pada transparansi pemerintah dan mereka yang tidak. Bagi para pendukung transparansi dalam pemerintahan, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip tertentu, terutama dalam hal pelepasan informasi atau sumber informasi tersebut. Bagi mereka yang menentang transparansi dalam pemerintahan, terutama mereka yang menyerukan pemecatan pejabat publik untuk mengungkapkan informasi tentang hal-hal sensitif, ada sedikit pembelaan untuk gagasan bahwa pelepasan informasi harus dikendalikan oleh orang-orang yang terlibat. Ini hanya bisa berarti berita buruk bagi para pendukung transparansi pemerintah,
Jika ada, dilema ini telah berkembang sebanding dengan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pemerintahan yang baik. Beberapa alasan dilema ini berkaitan dengan meningkatnya konsentrasi sumber daya di sektor publik. Banyak pejabat dan pegawai negeri terpilih ditugasi dengan sejumlah besar tugas, yang dapat menghabiskan banyak waktu mereka. Pada saat yang sama, jumlah pegawai pemerintah menurun karena banyak pengusaha yang tidak mau menerima pegawai yang tidak mengenyam pendidikan dan pelatihan formal di bidang manajemen dan administrasi sektor publik.
Tanpa tata kelola yang baik dan institusi pendidikan tinggi dan akuntabilitas publik yang kuat, menjadi sangat sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Birokrasi juga mengembangkan sistem kasta, yang menempatkan politisi tertentu pada posisi teratas dan sisanya di bawah. Peran kunci harus dimainkan oleh masyarakat sipil dalam memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik dipraktikkan. Tanpa basis dukungan yang kokoh dan media yang independen, pemerintah akan semakin sulit menjalankan tugasnya kepada rakyat dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahannya.
Meskipun penting bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam politik, bahkan lebih penting lagi bahwa pejabat terpilih memastikan bahwa mereka melibatkan komunitas mereka. Pada akhirnya, orang memilih perwakilan bukan karena mereka tertarik pada bagaimana sebuah isu akan dimainkan dalam konteks yang lebih luas dari komunitas mereka, tetapi karena mereka ingin memastikan bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan isu-isu yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pejabat terpilih untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk membangun dukungan bagi pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang baik. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan membahayakan peluang pemilihan mereka.Dengan semakin meningkatnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, kini tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas semakin meningkat. Hal ini hanya dapat dicapai melalui efisiensi yang lebih besar dalam administrasi pemerintahan dan pemanfaatan yang lebih baik dari sumber daya yang ada. Hanya dengan demikian kebijakan pemerintah yang berhasil dapat dipertahankan. Hanya pemimpin pemerintahan yang menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan warga untuk memastikan kebijakan pemerintah yang baik dapat terus memimpin sebuah negara menuju kesuksesan.
